DPR RI menyambut baik pencabutan sebagian besar sanksi-sanksi PBB atas Irak pada tahun 2010 lalu dan penarikan sebagian besar pasukan Amerika Serikat dari Irak pada akhir tahun lalu.

Demikian Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima delegasi Irak disela-sela pertemuan Konferensi Organisasi kerjasasama negara Islam/OKI (PUIC), di Palembang, Senin,(30/1).

"Kami berharap perkembangan positif di Irak akan menjadi momentum bagi kedua negara agar dapat terus menguatkan kerjasama dalam berbagai bidang, serta membawa kemajuan, kemakmuran dan perdamaian bagi kesejahteraan rakyat kedua negara,"katanya.

Menurut Marzuki, Irak memiliki potensi besar dibidang energi karena itu Indonesia mengharapkan terjalinnya kerjasama disektor tersebut. "Indonesia sangat membutuhkan energi dan waktu itu kami telah mengunjungi berbagai tokoh penting di Irak dan mendorong terciptanya kerjasama dibidang tersebut,"katanya.

pada pertemuan itu, delegasi Irak menyatakan negaranya membutuhkan tenaga handal dibidang konstruksi dan mengharapkan Indonesia mengirimkan tenaga ahli dibidang itu. "Semoga hubungan Irak dengan negara islam lainnya semakin kuat dan perannya semakin besar,"katanya.

Pasukan tempur terakhir telah ditarik bulan Agustus tahun lalu. Jumlah pasukan Amerika Serikat di Irak mencapai 170.000 pada tahun 2007 dan minggu ini sekitar 5.500 yang tersisa. Presiden Obama menetapkan jadwal penarikan pasukan sebagai janji dalam pemilihan presiden tahun 2008.

Sementara terkait pencabutan sanksi PBB, Irak telah meratifikasi sejumlah kesepakatan internasional termasuk apa yang disebut sebagai protokol tambahan. Sebuah kesepakatan yang dicapai bersama Lembaga Energi Atom Internasional sebagai pengawas energi nuklir.

Dalam protokol pemeriksaan IAEA sebelumnya bertujuan untuk mengetahui kegiatan nuklir yang dirahasiakan semasa Saddam berkuasa. Menyusul temuan IAEA 1991 terkait program atom Irak yang dirahasiakan. Sebelum melancarkan invasi ke Irak Maret 2003, AS dan Inggris menuding Baghdad memiliki program nuklir, kimia dan biologi untuk kepentingan militer. Belakangan tudingan itu tidak terbukti kebenarannya. (si) foto:iw/parle